Ketahanan Pangan Prioritas

Ketahanan Pangan Prioritas Utama Pembangunan

Palangka Raya, Dayak Pos

      Ketahanan Pangan merupakan program prioritas utama dan berperan sangat strategis bagi pembangunan, mengingat bahwa  pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan bila tidak mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.

      Dimana ketahanan pangan merupakan keterkaitan dari tiga subsistem yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Secara umum pembangunan bidang pangan dalam system pangan dan gizi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari sisi produksi,ketersediaan, ekspor, impor, distribusi, harga konsumsi dan status gizi masyarakat.

       Demikian informasi  yang patut menjadi catatan pada kegiatan Sosialisasi Database Kethanan pangan tahun 2010 yang dilaksanakaqn Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah (BKP Kalteng) pada Rabu (9/6) kemarin di Ruang Rapat BKP Kalteng, dengan dihadiri 40 orang peserta dari Kantor/Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota, serta pembicara/narasumber dari Badan Ketahanan Pangan Pusat,Jakarta.

      Selain itu ketersediaan data untuk keberhasilan pembangunan ketahanan pangan juga merupakan keperluan mendasar untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam mengestimasi dan menilai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan serta memprediksi situasi ketahanan pangan sebagai isyarat dini untuk upaya perbaikan. Untuk itu  peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas database ketahanan pangan dalam mensinergiskan laporan ketahanan antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat sangat diperlukan.

Dari pengamatan Dayak Pos peningkatan SDM bidang ketahanan pangan untuk Kalimantan Tengah memang sangat diperlukan baik untuk tingkat aparatur maupun di tingkat petani. Namun selama ini pembangunan SDM ketahanan pangan memang masih belum optimal, Pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Kalteng masih belum optimal memprioritaskan peningkatan pembangunan SDM. Sebagaimana saat ini khusus untuk Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang jumlahnya ribuan orang,  di tingkat provinsi kabupten/kota masih  belum memiliki lembaga yang benar-benar permanen sebagai wadah bernaung, baik dari segi fasilitas maupun penyediaan anggaran operasional. Bahkan sampai saat ini masih ada petugas lapangan yang masih bernaung secara vertikal di lembaga pemerintah pusat. (dry)